topiksulsel.news, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Diskominfo-SP Sulsel Muhammad Salim Basmin mengatakan, fasilitas helikopter yang selama ini digunakan merupakan dukungan dari AAS Foundation dan diberikan secara gratis.
“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, penggunaan helikopter tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah, peninjauan program prioritas pemerintah, hingga penanganan kondisi tertentu di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Ia menilai fasilitas transportasi udara itu juga membantu efektivitas pelayanan publik, terutama dalam menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan cepat.
Pemprov Sulsel, lanjut Salim, memastikan seluruh tata kelola pemerintahan tetap dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Reza Faisal Saleh juga membenarkan bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak menggunakan APBD Sulsel.
“Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” ujar Reza.
Senada dengan itu, Kepala Biro Umum Setda Sulsel Suhartono Nurdin menjelaskan bahwa alokasi anggaran sewa kendaraan udara Tahun 2026 hingga kini belum digunakan karena belum ada rekanan yang ditunjuk.
“Anggaran awal yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada Tahun 2026 sampai saat ini belum digunakan karena memang belum ada rekanan yang ditunjuk,” jelasnya.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengutamakan penggunaan APBD secara efektif bagi program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar lainnya.
