topiksulsel.news, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tingkat nasional berjalan profesional dan sesuai mekanisme yang berlaku secara nasional.
Penegasan itu disampaikan setelah muncul polemik terkait peserta asal Kota Makassar berinisial CYL, yang tidak masuk dalam tiga besar wakil Sulawesi Selatan untuk mengikuti tahapan seleksi tingkat pusat. Persoalan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.
Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP, Fuad Lutfi, mengatakan proses seleksi di Sulawesi Selatan telah dilakukan sesuai prosedur dengan melibatkan pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, serta tim monitoring dan evaluasi dari pusat.
“Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Fuad menjelaskan, penilaian seleksi Paskibraka tidak hanya bertumpu pada satu aspek, seperti nilai akademik maupun tes wawasan kebangsaan. Seluruh peserta dinilai secara menyeluruh untuk melihat kesiapan menjalankan tugas kenegaraan.
“Paskibraka bukan sekadar mencari peserta dengan nilai tertinggi pada satu tes saja, melainkan memilih figur paling siap secara keseluruhan untuk menjalankan tugas kenegaraan,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah aspek menjadi komponen penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin.
Menurut Fuad, proses seleksi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi nantinya dipilih tiga pasang peserta untuk mengikuti tahapan seleksi pusat.
“Memang nanti ada pemeringkatan atau akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi. Akumulasi nilai tertinggi itulah yang menjadi pertimbangan untuk diutus mengikuti seleksi tingkat pusat,” jelasnya.
Fuad juga menepis anggapan bahwa penentuan peserta yang lolos ke tingkat nasional diputuskan oleh satu pihak tertentu. Ia menegaskan keputusan merupakan hasil penilaian lintas unsur sesuai pedoman nasional BPIP.
“Keputusan tidak ditentukan satu orang atau satu lembaga saja. Ini hasil penilaian lintas unsur sesuai pedoman nasional,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah provinsi hanya memfasilitasi pelaksanaan seleksi tingkat daerah melalui panitia seleksi provinsi. Sementara untuk penentuan peserta menuju tingkat nasional melibatkan BPIP, DPPI Pusat, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
BPIP juga menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait dugaan unsur suku, agama, dan ras dalam proses seleksi. Fuad memastikan seluruh peserta dinilai berdasarkan indikator nasional tanpa membedakan latar belakang tertentu.
“Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional,” tegasnya.
Terkait sorotan publik mengenai penggunaan bahasa daerah saat sesi wawancara, Fuad menyebut hal tersebut bukan bagian dari komponen penilaian kelulusan peserta.
“Penguasaan bahasa daerah itu bukan termasuk komponen penilaian. Itu hanya bagian dari dialog pewawancara untuk melihat kemampuan dan wawasan peserta secara umum, karena akan mewakili daerahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam sesi wawancara pewawancara juga dapat menggali kemampuan peserta terkait bahasa asing maupun pengetahuan tentang budaya dan potensi daerah asal.
“Dalam sesi wawancara, pewawancara membangun dialog dengan peserta untuk melihat wawasan mereka,” jelasnya.
Fuad meminta publik melihat proses seleksi secara utuh dan tidak hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.
“Yang penting ditegaskan, seluruh proses harus dilihat secara utuh dan proporsional, tidak hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial,” katanya.
BPIP juga menegaskan CYL tidak masuk dalam tiga besar peserta Sulawesi Selatan yang direkomendasikan mengikuti tahapan seleksi tingkat nasional berdasarkan hasil akumulasi seluruh tahapan penilaian.
Penjelasan BPIP tersebut disebut sejalan dengan keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin, terkait mekanisme seleksi yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.
Di akhir keterangannya, Fuad meminta masyarakat tetap menghormati seluruh peserta seleksi dan tidak membangun opini yang berpotensi memecah persatuan.
“Semangat utama Paskibraka adalah persatuan Indonesia. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang sosial,” ucapnya.
Ia menambahkan seluruh peserta yang mengikuti seleksi merupakan putra-putri terbaik bangsa yang layak mendapat apresiasi atas semangat, disiplin, dan pengabdian mereka. (*)
